Direktur Utama Bank PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI Sunarso mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menghentikan pembiayaan bagi sektor energi fosil seperti, batu bara dan minyak bumi. Gerakan #BersihkanIndonesia mendesak BRI untuk segera menindaklanjuti pernyataan Sunarso dengan membuat kebijakan terkait komitmen tersebut dan segera menghentikan dukungan pembiayaan pada proyek yang berjalan seperti PLTU Jawa 9&10 dan Refinancing Adaro.

Koordinator Asosiasi Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting mengatakan, petani menjadi kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim. Kejadian iklim ekstrim akan menyebabkan kegagalan panen dan tanam, yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi akibat banjir dan kekeringan, peningkatan suhu udara, dan intensitas serangan hama. Ketika petani mengalami gagal panen, mereka mengalami kerugian yang besar dan mengganggu kondisi keuangan mereka dan berpotensi tidak dapat melunaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank BRI. Padahal sejatinya, KUR bertujuan untuk memperkuat modal kerja para petani dan membat sejahtera kehidupan petani.

Andri Prasetiyo, Peneliti dari Trend Asia menyatakan, Komitmen BRI yang disampaikan oleh Direktur Utamanya, untuk menghentikan pendanaan atas batubara dan minyak adalah langkah yang sudah tepat dan sudah seharusnya dilakukan. Langkah ini selanjutnya tidak boleh berhenti hanya dalam bentuk pernyataan verbal dalam forum internasional, namun harus segera dituangkan secara tertulis dalam dokumen dan kerangka acuan pembiayaan perseroan ke depannya.

Portofolio kredit perseroan ke sektor energi fosil, terutama batu bara, yang saat ini hanya kurang dari 3% dari keseluruhan kredit BRI, dipastikan tidak akan bertambah. Pernyataan ini disampaikan oleh Sunarso saat ditanya tentang kemungkinan BRI terlibat dalam pembiayaan energi fosil yang belakangan dicoba untuk didorong kembali menyusul terjadinya krisis energi global akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

Sumber: Investor Daily