JAKARTA, investortrust.id – PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Wika Beton (WTON) lebih moderat dalam menetapkan target nilai kontrak baru pada 2025. Latar belakang pertimbangan target ini, salah satunya adalah periode transisi ke pemerintahan baru.

“Jadi untuk perolehan tahun 2025, kemungkinan besar perolehan dari pemerintah itu relatif mungkin sama atau mungkin sedikit lebih rendah. Tentunya kami tidak akan tinggal diam, misalnya ada penundaan (proyek), kami tetap harus cari supaya bagaimana mendapatkan gantinya,” jelas Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Beton, Yushadi dalam Media Gathering Wika Beton di Senovarty Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Sedangkan sampai Oktober 2024, perseroan tercatat telah mengantongi nilai kontrak baru sebanyak Rp 4,99 triliun. Sampai akhir tahun ini, manajemen memproyeksikan total kontrak baru dapat terkumpul sampai Rp 6 triliun. 

Sementara itu, realisasi nilai kontrak baru yang dicatatkan Wika Beton sepanjang 2023 mampu menyentuh angka Rp 6,61 triliun. “Kalau compare dengan tahun lalu, mungkin tidak terlalu banyak ya,” ungkap Yushadi.

Dia menambahkan bahwa secara historis, terjadi penurunan jumlah proyek dari pemerintah saat pergantian presiden. Hal ini terlihat setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Penurunan kontrak di masa transisi disebabkan pergantian pejabat pembuat komitmen (PPK), yang levelnya di bawah direktur jenderal (dirjen) suatu kementerian atau lembaga.

Saat peralihan pemerintah era Jokowi, Yushadi mengakui bahwa dibutuhkan waktu penyesuaian sekitar enam bulan, sampai jumlah kontrak kembali pada tren normalnya.

“Kami ingat betul saat itu, September 2014, kontrak yang kami dapatkan dari pemerintah relatif lebih kecil kecil gitu atau bisa dibilang nggak ada. Jadi kami mengandalkan (kontrak) dari swasta dan ada juga carryover dari kontrak yang kami miliki,” jelasnya.

Di sisi lain, perseroan diperkirakan akan menghadapi tantangan baru, dengan postur dan struktur kabinet yang baru pada era kepemimpinan Prabowo. Yushadi mencontohkan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipisah menjadi Kementerian PU, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemisahan Kementerian PUPR diprediksi memerlukan waktu untuk pemerintah melakukan reorganisasi dan memilih pejabat-pejabat baru di masing-masing level kementerian.

“Kalau dengan kondisi sama saat Pak Jokowi terpilih itu nggak terlalu banyak perubahan saja butuh waktu enam bulan. Terbayang kan kalau sekarang, dengan dipisahkannya banyak kementerian, rasanya bisa jadi lebih lama,” ungkap Yushadi.

Masih menggunakan asumsi masa tren penurunan kontrak dalam enam bulan saat transisi pemerintahan, manajemen Wika Beton memproyeksi pola yang sama akan terjadi pada semester I-2025.

Yushadi mengakui bahwa hal tersebut lumrah terjadi di Indonesia, pada saat pemerintahan baru terpilih. Namun saat pemimpin yang sama terpilih untuk periode kedua, penurunan jumlah kontrak dari pemerintah diakui tidak terlalu banyak.

“Jadi, semoga tahun 2025 nanti insyaallah perolehan itu   setidaknya masih sama dulu lah dengan tahun 2024,” imbuhnya.

Bila total kontrak baru sepanjang 2024 tidak lebih baik dari tahun lalu, Yushadi menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan pertumbuhan laba bersih. Optimisme ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan laba bersih sebesar 13,07% (yoy) hingga kuartal III-2024 menjadi Rp 33,46 miliar.

“Fokus manajemen sekarang adalah bagaimana kami achieve di bottom line, selama tidak bisa mencapai pada topline ya beberapa upaya yang dilakukan manajemen adalah lebih hemat (efisien),” tutup Yushadi. (CR-10)