JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyerahkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% kepada pemerintahan baru. Sebab, penyesuaian tarif PPN sebesar 12% menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Berilah Pak Prabowo menjadi presiden dulu. Hal-hal ini nantinya menjadi keputusan Presiden Prabowo dan kabinetnya," kata Thomas saat taklimat media di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).

Thomas mengatakan, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% telah mendapat perhatian dari Prabowo Subianto. Rencana kenaikan tarif ini bakal menjadi pembahasan kabinet Prabowo setelah terbentuk.

“Buat bapak presiden terpilih ini sudah terinformasi mengenai hal tersebut (kenaikan tarif PPN 12%) dan pasti akan ada penjelasan lebih setelah kabinet baru terbentuk," ujar dia. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyarankan keputusan menaikkan atau tidak tarif PPPN menjadi 12% untuk dibahas kembali pada kuartal I-2025.

"Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya dan eloknya keputusan ini dibahas nanti pada kuartal I-2025 mendatang," kata Said, di kompleks DPR.

Said mengatakan, meskipun kebijakan kenaikan tarif PPN sudah diatur dalam UU HPP, namun harus tetap menyesuaikan tingkat daya beli masyarakat.  “Tidak serta-merta, walaupun Undang-Undang HPP itu berlaku tahun 2025. Tapi mari kita hitung juga kemampuan daya beli masyarakat tahun depan seperti apa,” ujar dia, 

Selain itu, Said mengatakan, pemerintah perlu memperhitungkan dampak dari kenaikan PPN menjadi 12% terhadap pendapatan tenaga kerja sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Melihat kondisi itu, kata Said, keputusan kenaikan tarif PPN tahun depan menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan baru.